Fauzi Bowo Diduga Melanggar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto diduga melanggar tujuh poin Hak Asasi Manusia. Hal itu disampaikan Ketua Tim penyelidikan peristiwa Tanjung Priok, Komnas HAM Kabul Supriadi saat jumpa pers di Komnas HAM, Rabu (12/5/2010).

Dikatakan Kabul, Gubernur dan pejabatan di lingkungan provinsi DKI Jakarta lainnya seperti Walikota Jakarta Utara dan Wakil Walikota Jakarta Utara, bertanggung jawab atas bentrokan antara warga dan Satpol PP di Tanjung Priok. “Pejabat bertanggung jawab dalam ranah kebijakan dan pelaksanaan lapangan,” ujar Kabul.JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto diduga melanggar tujuh poin Hak Asasi Manusia. Hal itu disampaikan Ketua Tim penyelidikan peristiwa Tanjung Priok, Komnas HAM Kabul Supriadi saat jumpa pers di Komnas HAM, Rabu (12/5/2010).

Dikatakan Kabul, Gubernur dan pejabatan di lingkungan provinsi DKI Jakarta lainnya seperti Walikota Jakarta Utara dan Wakil Walikota Jakarta Utara, bertanggung jawab atas bentrokan antara warga dan Satpol PP di Tanjung Priok. “Pejabat bertanggung jawab dalam ranah kebijakan dan pelaksanaan lapangan,” ujar Kabul.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAH Ifdhal Kasim menyampaikan, pejabat yang diduga melanggar HAM tersebut secara langsung melanggar Undang-Undang karena kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM sejajar dengan Undang-Undang. “Jika mereka tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM, maka mereka masih bersangkutan dengan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada Gibernur agar pihaknya memberikan jaminan dan kepastian santunan bagi korban atau keluarga korban bentrokan Priuk yang meninggal dan luka-luka. “Gubernur kan bisa menganggarkan biaya untuk itu,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis.

Selain pejabat di lingkungan Provinsi, Komnas HAM juga menyimpulkan, pejabat pelaksana seperti Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kapolres KP3 Tanjung Priuk, Dandim Jakarta Utara, Komandan dan petugas Satpol PP, jajaran Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Utara diduga melanggar HAM. Serta individu-individu yang melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan luka, meninggalnya seseorang, atau kerusakan fasilitas umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *